Berita Terkini

KATABURUH.com: Ahmad Fauzi Sekretaris DPC Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS-KSBSI) Kabupaten Serang menyesalkan sikap Gubernur Banten yang memutuskan menunda Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ 1 1/HK. A4 /X/2020 tentang Penetapan UMP Tahun 2021 dimasa pandemi Covid-19.

KATABURUH.com: Emma Lilefna Ketua Komisi Kesetaraan Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (K2N KSBSI) menilai keputusan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ 1 1/HK. A4 /X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 dimasa andemi Covid-19, dinilainya tidak berpihak pada buruh perempuan.

KATABRUH.com: Ribuan Buruh gelar aksi unjuk rasa tolak Undang-undang Cipta Kerja Omnibuslaw di Gedung Pendopo Kabupaten Sukabumi, Rabu (13/10/2020).

KATABURUH.com-Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban, SE menyatakan merasa dibohongi terkait disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR pada 5 Oktober 2020.

KATABURH.COM: Jakarta- Seribu massa buruh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) hari ini, Senin, 12 Oktober 2020 turun aksi demo ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Dalam aksi itu, buruh KSBSI menegaskan menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR di Gedung Parlemen Senayan.

KATABURUH-COM:Jakarta-Dedi Hardianto Sekjen Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan organisasinya akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pasca DPR mensahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu. Ditegaskannya, bahwa sejak awal UU ini dirancang dan dibahas, KSBSI sudah bersikap kritis, karena pemerintah dinilai tidak transparan.