Berita opini

Secara khusus, AMF menghasilkan beberapa hal antara lain : 1) Mendukung keinginan kuat Amerika untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan utama sektor swasta dan masyarakat sipil dalam topik transisi energi 2) Meningkatkan upaya APEC untuk melibatkan pemangku kepentingan utama non-pemerintah sebagaimana diuraikan dalam Rencana Aksi Aotearoa 3) Memajukan agenda keberlanjutan APEC yang lebih besar sebagaimana didefinisikan dalam tujuan Bangkok 20228 dan Visi Putrajaya 2040. 4. Melengkapi upaya untuk dilakukan oleh Forum Masa Depan Berkelanjutan APEC 2023 dan komitmen yang dituangkan dalam Agenda Manoa.

KataBuruh.com, JAKARTA - 16 November 2023 – Memperingati Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada tanggal 12 November, PT Suzuki Indomobil Sales bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia menghadirkan program perawatan bagi kendaraan medis yang digunakan untuk mengantar dan memberikan pertolongan pertama pada pasien, yaitu ambulans.

KataBuruh.com, JAKARTA - Sistem kerja fleksibel berpotensi mengganggu praktik hubungan industrial yang sudah mapan, dan akan melemahkan kekuatan serikat buruh akibat tingginya arus keluar-masuk pekerja. Perlindungan bagi pekerja menjadi rentan. 

KataBuruh.com, JAKARTA-Untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme mediator hubungan industrial yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial, berlaku sejak tanggal 15 Desember 2020 (PermenPAN-RB.

KataBuruh.com, JAKARTA-Harris Manalu Ketua Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (LBH KSBSI) mengatakan wacana revisi Undang-Undang (UU) Nomor.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus dikaji secara jernih. Dia mengatakan, beberapa waktu lalu Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban bersama dirinya diundang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk diskusi serap aspirasi terkait undang-undang tersebut.