Sekjen KSBSI, Dedi Hardianto: Rakerwil ini Penting untuk Melakukan Langkah Kedepan!

KataBuruh.com, JAMBI-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinisi Jambi mengadakan agenda Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di Hotel Wiltop-Jambi pada 2-3 Oktober 2021. Acara tersebut dihadiri oleh Jajaran suku dinas setempat Tiga Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan yaitu Ketua Muhammad Zuhri, Agung Nugroho dan Yayat Syariful Hidayat melaksanakan dialog bersama mitra yang dihadiri oleh pemerintah Provinsi Jambi, seluruh DPC kota Jambi.dan dari DEN KSBSI hadir Sekjend KSBSI Dedi Hardianto, Ketua Umum DPP FSB Nikeuba Carlos Rajagukguk.

Hadir mewakili Pemerintah Provinsi Jambi adalah kepala dinas ketenagakerjaan yang menyambut baik adanya kegiatan Rakerwil KSBSI di Kota Jambi.

Dalam agenda Rakernas tersebut, Dedi Hardianto selaku Sekjend DEN KSBSI, mengatakan bahwa; pertama  dimasa pandemik wajib menjaga Protokol Kesehatan 5M (Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas.

Kedua,Tren Pergeseran Media Konvensional Ke Era Digitalisasi, Sekjend KSBSI menghimbau kepada serikat Pekerja/serikat buruh khususnya Propinsi Jambi agar bisa untuk mengorganiser calon anggota yang bekerja di sektor buruh online semisal; pekerja/buruh pengemudi ojek online (ojol) baik roda dua maupun roda empat, mengingat di sektor tersebut belum mendapatkan perlindungan berkenaan dengan Jaminan Sosial, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Pada sektor informal, masih banyak tenaga kerja/buruh  yang belum menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, ini menjadi PR bersama agar dapat dipastikan seluruh pekerja dapat terlindungi. Artinya peluang sangat besar untuk diberikan pemahaman tentang pentingnya program jaminan sosial”Katanya.,

Selanjutnya, di internal Dedi Hardianto meminta agar tetap menjaga kondisi agar tetap kondusif hubungan kerja di mana lahirnya CIKER, KSBSI sedang melakukan gugatan dan prosesnya masih di kesaksian ahli dan masih menunggu.

Hasil dari rekomendasi forum itu diantaranya, Pertama,KSBSI akan melakukan aksi turun kejalan untuk mengawal  proses gugatan CIKER  KSBSI, yang pada saat ini masih di Mahkamah Konstitusi (MK) Kedua, Penegakan AD/ART KSBSI,  seluruh Korwil KSBSI akan terlibat  dalam pokok pembahasan Rakornas terkait dengan aturan-aturan AD/ART.

Ketiga, Pentingnya dalam berorganisasi, harus ada hal-hal yang baik untuk di lakukan tidak boleh serikat buruh hadir lalu menimbulkan masalah di tingkat perusahaan.

“Kerja keras di era digitalisasi menjadi penting, serta kaderisasi tetap harus di jaga tidak boleh fragmatis yang nantinya berdampak di internal organisasi timbul adanya masalah.”Ucap Dedi Hardianto saat di temui awak media.

Kemudian dalam menyikapi masalah BPJS, Sekjend KSBSI Dedi hardianto mengusulkan pertama, pengawasan di BPJS harus di benar-benar ditegakan,  sebab masih banyaknya persoalan-persoalan di BPJS misal; perusahaan mendaftarkan sebagian upah, yang seharusnya, harus di daftarkan seluruh upahnya sesuai undang-undang yang berlaku. Kedua, seluruh tenagakerja wajib mendapatkan perlindungan.

KSBSI berharap,”BPJS, pemerintah dan serikat pekerja/serikat buruh dapat bekerja sama mengatasi persoalan-pesoalan  PBS upah dan tenaga kerja”,Tandasnya. [Red]