"Kami masih meminta keterlibatan dalam merancang peta
jalan perubahan energi yang adil, memastikan proyek ini tidak menciptakan
masalah baru." kata Elly saat menjadi penanggap di acara Dialog Masyarakat
Sipil Just Energy Transition Partnership (JETP) "Konsultasi Draft Rencana
Investasi dan Kebijakan". di Hotel Aslay Jakarta, Senin (13/11/2023).
Elly Rosita Silaban juga menekankan bagaimana pekerja yang
akan terdampak terlindungi dan memiliki akses untuk pekerjaan yang baru.
Begitupun dengan masukan-masukan dari stakeholder juga bukan hanya sebatas
partisipasi dan konsultasi tetapi masukan harus dimuat dalam draft.
"Dana hibah atau pinjaman atau apalah namanya yang
sejumlah 300 triliun yang didapatkan dari negara penyumbang hanya 1,99 triliun
sebagai hibah. Nah, masih banyak persoalan yang akan kita hadapi, terutama
dengan minimnya sosialisasi, keterlibatan dan berapa persen dana untuk skill
development?." ungkap Elly.
Dalam sesi pengantar, Sekretariat JETP menyampaikan bahwa
besaran dana hibah yang dialokasikan untuk elemen sosial ekonomi dan lingkungan
hanya US$ 29 juta atau setara Rp 455,7 miliar. Selebihnya pendanaan konsesi
atau pinjaman lunak, nilainya yakni US$ 324 juta atau setara Rp 5,09 triliun.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Komunikasi Sekretariat JETP Adhityani Putri.
"Dalam draf Dokumen Investasi dan Kebijakan
Komprehensif atau comprehensive investment and policy plan (CIPP) bahwa dana
hibah tidak cukup untuk melaksanakan asesmen yang dibutuhkan untuk
memfasilitasi upaya bergeraknya intervensi di semua investasi fokus area."
ucap Adhityani
Oleh karena itu, Sekretariat JETP tengah meminta tambahan
dana hibah supaya program-program transisi energi bisa berjalan dan
diselesaikan dengan cepat. Mereka optimistis dana yang diterima bisa
benar-benar terealisasikan. (handi) berita di muat di ksbsi.org
Beri komentar