KataBuruh.com, JAKARTA
- Asia Pasic Economic Coorperation (APEC)-Multistakeholder forum 2023
berlangsung di San Fransisco, California- United States pada 10-13 November
2023. Negara-negara Asia Pasific sedang bekerja keras secara structural dan
kompleks melakukan dekarbonisasi guna menekan dampak perubahan iklim dan
kerusakan atmosfir bumi yang dikenal dengan kebijakan green ekonomi, yakni
kebijakan pembangunan yang hemat karbon, hemat sumber daya alam, melibatkan
masyarakat secara inklusive baik pemerintah maupun swasta. Kebijakan green
ekonomi ini dilakukan dengan cara memangkas emisi karbon dan polusi,
meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya alam, serta pencegahan hilangnya
aneka ragam hayati dalam ekosistem. Emisi karbon itu sendiri adalah sebuah
proses karbondioksida ke atmosfer yang terjadi secara alami atau yang dipicu
aktivitas manusia seperti deforestrasi, konsumsi listrik, kegiatan
manufaktur dan segala aktivitas
pembakaran yang mengandung karbon termasuk kayu dan bahan bakar hidrokarbon.
Aktivitas
negara Asia Pasifik yang tergabung dalam APEC (Asia Pasific Economic.
Cooperation)
dalam mengatasi emisi karbon berdampak pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat dari
berbagai komunitas seperti buruh, tani, nelayan dan berdampak tidak langsung
pada berbagai komunitas manusia lainnya. Kebijakan green economy berdampak pada
pengurangan penggunaan bahan bakar fosil berakibat pada pengurangan produksi
tambang, pengurangan penggunaan bahan bakar dalam produksi tangkap ikan,
pengurangan produksi yang berasal dari deforestrasi hutan yang semuanya
berakibat pada berkurangnya tenaga kerja.
Hal
pertama yang harus dilakukan dalam mengatasi dampak kebijakan green ekonomi
adalah mempersiapkan angkatan kerja dan generasi pekerja berikutnya untuk
pekerjaan baru yang berkelanjutan memerlukan strategi pengembangan sumber daya
manusia baru yang mempertimbangkan konteks kebutuhan pasar kerja, program
pelatihan dan sertifikasi perlu dibuat sesuai dengan pasar (Reskilling dan
Upskilling) dan skema perlindungan sosial yang perlu mendapat perhatian bagi
kelompok rentan dan masyarakat luas. Buruh dan serikat buruh harus terlibat
secara aktif berdiskusi dengan pengusaha, pemerintah dan stakeholder lainnya
terlibat dalam tahap kebijakan, pengawasan serta implementasi program green
economy serta memastikan bahwa transisi ini memberikan dampak yang adil baik bagi
buruh maupun bagi masyarakat.
Kedua,
selain mengatasi dampak pada pekerja/buruh, harus ada inovasi dan kewirausahaan
lokal yang rendah karbon untuk menciptakan lapangan kerja dan memenuhi
permintaan energi lokal dengan solusi yang hemat biaya. Proses ini harus
dilakukan secara inklusif dan memperhatikan pengalaman hidup masyarakat dalam
berbagai yang beragam sebagai sebuah rujukan dalam menentukan arah selanjutnya
kebijakan green economy namun tidak berdampak buruh pada pekerjaan manusia,
khususnya di kawan Asia Pasifik.
Pertemuan
pemimpin-pemimpin negara APEC yang dilaksanakan di San Fransisco, California
Amerika Serikat berlangsung dalam dua bagian yakni APEC Multistakeholder pada
10-12 November 2023 dan pertemuan pemimpin-pemimpin negara APEC pada 12-17
November 2023.
APEC
multistakeholder Forum (AMF) adalah bagian dari bentuk penyerapan informasi
serta praktek kerja berbagai kelompok masyarakat serta hal-hal yang mungkin
akan dihadapi terkait kebijakan green economy yang rekomendasi hasil-hasil tersebut
akan disampaikan dalam puncak pertemuan pemimpin-pemimpin negara Asia Pasifik
dalam forum APEC 2023 diselenggarakan di
sekretariat APEC, World Affairs, dan Commonwealth Club of California, dihadiri
sekitar 120 pemimpin dari berbagai komunitas antara lain : sektor bisnis ramah lingkungan, kelompok
pekerja, masyarakat sipil, masyarakat adat, pemuda. Setiap komunitas
berkontribusi sebagai pembicara dalam pertemuan full 3 hari ini menyampaikan
pengalaman bekerja dalam komunitasnya masing-masing, dampak yang sedang terjadi
dan mungkin akan terjadi akibat kebijakan green economy ke peralihan Net Zero
karbon. Dampak-dampak yang terjadi selanjutnya didokumentasikan guna memastikan
bahwa peralihan ke net zero tidak berakibat pada hilangnya pekerjaan, kegiatan
bisnis, dan lai-lain. Untuk itu perlu dipastikan transisi tersebut adil bagi
semua komunitas masyarakat. Perspektif dan pendefinisian transisi yang adil
(Just Transisi) tentunya berbeda antara setiap komunitas, tergantung sudut
kebutuhan aktivitasnya yang terganggu akibat kebijakan green economy.
Dalam
dialog green economy dan transisi yang adil ditinjau dari sudut keadilan bagi
buruh, Deputy program KSBSI, Ema Liliefna yang menghadiri forum ini dalam
talkshownya memaparkan dampak green economy langsung terhadap pekerja, misalnya
pekerja tambang mereka yang bekerja di ini akan kehilangan pekerjaan akibat
pengembangan energy terbarukan serta pengurangan produksi bahkan penutupan
tambang batu bara. Pekerja transport akan terancam kehilangan sumber penghasilan
karena penggunaan transportasi umum secara masif. Green transport akan berusaha
mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Pengembangan pertanian organic akan
mengakibatkan berkurangnya permintaan akan pupuk kimia yang berakibat pada
hilangnya sejumlah pekerjaan. Pada sisi lain diperlukan peningkatan ilmu dan
pengetahuan (Re-skilling dan up-skilling) untuk memasuki dunia kerja baru yang
tercipta akibat transisi tersebut.
Menjawab
pertanyaan lanjutan tentang apa saja yang telah dilakukan oleh KSBSI menghadapi
dampak green economy ?. Ema menjawab, buruh membutuhkan transisi yang adil,
seperti konsep yang telah dikampanyekan oleh International Trade Union
Confederation (ITUC) yaitu : Transfer technology, dialog sosial dan demokrasi, pembuatan kebijakan, akses terhadap pelatihan
dan pendidikan, skema perlindungan sosial untuk memastikan transisi yang adil.
Pada akhir pertanyaan sessi talkshow tentang apa saja yang harus dilakukan oleh
serikat buruh, Ema memaparkan sejumlah saran : reskilling dan upskilling menyasar
pada pasar kerja, tingkatkan dialog sosial untuk mencapai transisi yang adil
baik pada kebijakan green economy maupun blue economy, kampanye masif kepada
masyarakat terhadap program green ekonomi dan libatkan peran masyarakat,
demokrasi ekonomi berbasiskan kesetaraan gender, keterlibatan G20 harus selalu
dievaluasi oleh masyarakat guna mengingatkan komitmen negara-negara.
Secara
umum AFM bertugas memastikan bahwa :
1.
Peralihan global dari produksi intensif karbon ke perekonomian rendah atau
tanpa karbon tidak memberikan beban yang tidak proporsional kepada masyarakat
yang kurang terlayani; Dan
2.
Dialog inklusi dan keberlanjutan dalam APEC mengalami kemajuan dengan
menggabungkan pertimbangan transisi yang adil dan inisiatif keterlibatan
pemangku kepentingan yang berorientasi pada solusi.
Selaras
dengan tema APEC 2023 “ Menciptakan Masa
Depan Yang Berketahanan Dan Berkelanjutan Untuk Semua.” Secara khusus, AMF
menghasilkan beberapa hal antara lain
:
1)
Mendukung keinginan kuat Amerika untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan
utama sektor swasta dan masyarakat sipil dalam topik transisi energi
2)
Meningkatkan upaya APEC untuk melibatkan pemangku kepentingan utama
non-pemerintah sebagaimana diuraikan dalam Rencana Aksi Aotearoa
3)
Memajukan agenda keberlanjutan APEC yang lebih besar sebagaimana didefinisikan
dalam tujuan Bangkok 20228 dan Visi Putrajaya 2040.
4.
Melengkapi upaya untuk dilakukan oleh Forum Masa Depan Berkelanjutan APEC 2023
dan komitmen yang dituangkan dalam Agenda Manoa.
Penulis
: Ema Liliefna
(Deputy
program KSBSI)
Beri komentar