Dedi menegaskan, KSBSI mendukung langkah
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menyelesaikan kasus Pembunuhan
Brigadir J ini.
Menurutnya, kasus pembunuhan berencana
Brigadir J yang dilakukan Ferdy Sambo tetap menjadi perhatian utama Kapolri
sehingga Dedi meminta agar pihak-pihak di luar kepolisian tidak perlu
memperkeruh suasana.
"Saya kira Pak Kapolri sudah
menyelesaikan kasus ini dengan baik. Sudah ditangani secara transparan dan
membuat terang pihak Keluarga Brigadir Yosua. Jadi tak perlulah pihak di luar
Kapolri membuat keruh suasana," kata Dedi dalam keterangan resminya kepada
Wartawan di Jakarta, Rabu (24/8/2022).
Pernyataan Dedi ditujukan menanggapi
pernyataan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, yang
mengusulkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan.
Sebelumnya, Benny K. Harman sempat
melontarkan usul agar Kapolri dinonaktifkan sementara selama pengusutan kasus
Brigadir J masih berjalan. Menurutnya, hal itu dapat membuat proses hukum
berjalan secara objektif dan transparan.
Awalnya Benny meminta agar nama jenderal
yang bakal mundur jika Sambo tidak menjadi tersangka dibuka ke publik. Setelah
itu, Benny juga berbicara mengenai keterangan polisi mengenai kasus Brigadir J
yang tidak dipercaya publik.
Selanjutnya Benny mengusulkan Kapolri
dinonaktifkan. Dia meminta Menko Polhukam Mahfud Md mengambil alih.
"Sebut aja siapa jenderal yang mau
mundur, supaya tidak ada gelap-gelap," kata Benny saat Rapat Dengar
Pendapat dengan Kompolnas, Komnas HAM dan LPSK, di Senayan, Jakarta, seperti
diberitakan media-media nasional, Senin, 22 Agustus 2022.
Benny mengatakan kecewa dengan polisi
dalam penanganan kasus ini. Sebab, awalnya polisi mengatakan kasus ini
merupakan baku-tembak antara ajudan Ferdy Sambo yang diawali dengan pelecehan
seksual.
"Jadi publik dibohongi oleh polisi,
maka mestinya Kapolri diberhentikan, sementara diambil alih oleh Menko
Polhukam, untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan," ujar
Benny.
Belakangan, usul Benny itu mendapat
penolakan rekan sesama Komisi III DPR dari berbagai fraksi. Ketua Komisi III
DPR Fraksi PDIP Bambang Wuryanto juga memastikan usulan Benny bukan
mengatasnamakan usul dari komisi, melainkan usul pribadi dari Benny.
Menurut Dedi, pernyataan Benny patut
diduga bermuatan politis untuk segera mengganti Kapolri.
"Saya tidak setuju usulan Benny
Kabur Harman menonaktifkan Kapolri. Saya duga ini bermuatan politis, bisa jadi
nanti usulannya berkembang menjadi isu pergantian Kapolri." curiganya.
Dedi pun meminta agar Benny K Harman tak
membuat keruh suasana.
"Biarkan Kapolri bekerja, sejauh
ini sudah bagus dan transparan. jadi tak perlu kasus pembunuhan Brigadir J ini
diganggu dengan hal-hal politis," tandasnya. (*)
Beri komentar