KATABURU.com, Jenewa - Sekitar 300 anggota parlemen terpilih Myanmar meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelidiki kudeta yang dilakukan militer. Penyelidikan juga diminta meliputi penangkapan para pemimpin sipil dan penembakan pengunjuk rasa.
Seperti dilansir Reuters, Jumat (12/2/2021), dalam sebuah
surat yang dibacakan ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa oleh Duta Besar
Inggris Julian Braithwaite, mereka mengatakan bahwa junta militer juga
membatasi kebebasan berbicara dengan menyiapkan undang-undang telekomunikasi
yang dimaksudkan untuk mengontrol akses ke Internet dan layanan seluler.
PBB sebelumnya memperingatkan sanksi yang dijatuhkan atas
kudeta di Myanmar harus 'dengan hati-hati ditargetkan' terhadap mereka yang
bertanggung jawab. Sanksi harus menghindari merugikan orang-orang yang rentan.
Dilansir AFP, Jumat (12/2), berbicara di hadapan Dewan Hak
Asasi Manusia di Jenewa, wakil Kepala Hak Asasi PBB Nada al-Nashif menyatakan
keprihatinannya setelah Washington mengumumkan sanksi terhadap para jenderal
militer Myanmar. Negara lain sedang mempertimbangkan langkah serupa.
"Sanksi apa pun yang sedang dipertimbangkan harus
dengan hati-hati ditujukan terhadap individu tertentu yang secara kredibel
diduga telah melanggar hak-hak rakyat," kata al-Nashif. (sumber:detik.com)
Beri komentar