"Mewakili suara buruh
Indonesia, bahwa Kami mendesak pemerintah Indonesia menindaklanjuti kesimpulan
dan rekomendasi Komite, Kami juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera
meminta bantuan teknis dari ILO dan melibatkan mitra sosial." kata Elly
Rosita Silaban dalam pidatonya di sidang ILO pada Senin pagi waktu Jenewa
(10/06/2024).
Mendapatkan kehormatan
berbicara atas nama buruh Indonesia. Elly Rosita Silaban mengapresiasi Direktur Jenderal ILO atas laporannya yang
bertajuk “Menuju kontrak sosial baru”.
Sudah waktunya bagi kontrak
sosial baru antara pekerja, pemerintah dan dunia usaha berdasarkan penghormatan
terhadap hak asasi manusia, termasuk prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di
tempat kerja.
"Kami pekerja Indonesia
mendukung penuh laporan Dirjen ILO. Dalam konteks percepatan integrasi ekonomi
dan pembentukan kembali pasar tenaga kerja, perumusan kebijakan ketenagakerjaan
menjadi sangat penting dan partisipasi mitra sosial sangatlah penting. Kita
perlu menyusun ulang kontrak sosial kita dengan mengedepankan dialog
sosial." jelas Elly.
Terkait Undang-Undang Cipta
Kerja No.6/2023, pemerintah Indonesia gagal melakukan konsultasi yang baik
dengan serikat pekerja. Hingga saat ini, serikat pekerja terus menyuarakan
penolakannya terhadap UU Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja jelas-jelas
merendahkan hak-hak dasar pekerja dan kesejahteraan pekerja, khususnya dalam
hal penetapan upah minimum, perpanjangan kontrak kerja jangka pendek,
pengaturan outsourcing yang fleksibel, perpanjangan waktu lembur dan
pengurangan pesangon, dan sebagainya.
Komite Penerapan Standar
(CAS) pada sidang ILO ke 111 Juni 2023 mengkaji implementasi Konvensi ILO No.
98 di Indonesia. Dalam kesimpulannya, Komite meminta Pemerintah untuk
memanfaatkan, tanpa penundaan, mekanisme bantuan teknis ILO dengan fokus khusus
pada reformasi undang-undang ketenagakerjaan, termasuk UU Cipta Kerja, dengan
keterlibatan penuh mitra sosial, untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap
peraturan tersebut berdasarkan Konvensi dasar ILO.
Elly Rosita Silaban dalam
pidatonya juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur Jenderal atas
dukungannya yang tiada henti terhadap konstituen tripartit di Indonesia.
"Saya mendapat kehormatan
untuk bertemu secara resmi dengan Dirjen pada hari Sabtu kemarin di kantornya
dan menyampaikan aspirasi dan harapan pekerja Indonesia terkait tindak lanjut
atas kesimpulan CAS tahun 2023. Dalam kaitan ini, saya juga berterima kasih
kepada Konfederasi Serikat Pekerja Internasional (ITUC) – Asia Pasifik dan ILO
ACTRAV yang telah memfasilitasi pertemuan penting l ini." ungkap Elly.
Elly juga menyoroti tentang
perlindungan sosial yang memadai dan berkelanjutan bagi pekerja digital
platform ekonomi sangatlah penting. Ia menegaskan bahwa perdamaian merupakan
landasan terwujudnya keadilan sosial.
Lebih lanjut, Elly menegaskan
bahwa Buruh dan Pekerja Indonesia juga akan terus mendukung solidaritas
terhadap buruh global.
"Kami mendukung
pemulihan demokrasi di Myanmar. Pekerja Indonesia berdiri teguh dalam
solidaritas dengan Konfederasi Serikat Buruh Myanmar (CTUM), pekerja Myanmar,
dan rakyat Myanmar dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan kembali
perdamaian, keadilan, dan demokrasi di negara mereka." ucapnya.
Buruh Indonesia juga
mendukung kuat upaya perdamaian, kebebasan dan penentuan nasib sendiri untuk
rakyat Palestina. Lebih jauh lagi, buruh Indonesia mendesak para pemimpin
serikat pekerja di seluruh dunia untuk berdiri dalam solidaritas melawan
tindakan militer barbar di Palestina dan mendesak para pemimpin dunia untuk
menghentikan kebrutalan dan pendudukan yang tidak manusiawi tersebut.
Terakhir, Elly menyatakan
bahwa serikat buruh/serikat pekerja Indonesia berjanji akan terus terlibat
aktif dalam kegiatan ILO. (Handi) berita ini tayang di ksbsi.org
Beri komentar