RAKORNAS KSBSI: Sufmi Dasco dan Wamenaker Pastikan DKBN Sudah Ditandatangani

Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) KSBSI Tahun 2025 digelar di Oasis Amir Hotel, Jakarta Pusat, pada 12-14 Agustus 2025, dengan tema “Memperkuat Gerakan Buruh Menyongsong Era Pekerjaan Baru”. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat tinggi, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

JAKARTA,KataBuruh.com  – Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) KSBSI Tahun 2025 digelar di Oasis Amir Hotel, Jakarta Pusat, pada 12-14 Agustus 2025, dengan tema “Memperkuat Gerakan Buruh Menyongsong Era Pekerjaan Baru”. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat tinggi, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban memuji pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai cukup memperhatikan nasib dan kesejahteraan buruh. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) KSBSI, Elly menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap berpihak pada buruh.

Menurut Elly, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan perhatian tinggi terhadap buruh dengan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Monas, Jakarta. Kehadiran ini dianggap sebagai bukti komitmen pemerintah dalam mendengarkan aspirasi dan kebutuhan buruh.

Pemerintah telah merencanakan beberapa poin penting untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, yaitu¹:

– Pembentukan Satgas PHK: Satuan tugas ini bertujuan menangani kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dan melindungi hak-hak pekerja.

– Penghapusan Outsourcing: Pemerintah berencana menghapus outsourcing melalui pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) sebagai langkah konkret memperbaiki kondisi ketenagakerjaan nasional.

– Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN): DKBN berpotensi meningkatkan kesejahteraan buruh melalui pendekatan sistematis dan berbasis data. Dewan ini juga berfungsi sebagai forum diskusi dan negosiasi antara buruh, pemerintah, dan pengusaha serta lembaga yang memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan regulasi.

Dalam pembentukan DKBN, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana menemui kalangan pengusaha dan serikat pekerja untuk membahas rencana ini lebih lanjut.

“sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan buruh dan menghapus sistem outsourcing. Pembentukan DKBN ini berpotensi memperbaiki kondisi ketenagakerjaan nasional melalui pendekatan sistematis dan berbasis data,”. Imbuhnya.

Tema Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) KSBSI adalah “Memperkuat Gerakan Buruh Menyongsong Era Pekerjaan Baru”. Era pekerjaan baru ini ditandai oleh beberapa faktor, seperti:

– Digitalisasi: penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek pekerjaan

– Artificial Intelligence: penggunaan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas

– Informalisasi: peningkatan jumlah pekerja informal yang tidak memiliki perlindungan kerja yang memadai

– Otomatisasi: penggunaan mesin dan teknologi untuk menggantikan pekerjaan manusia

– Transisi Energi: peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan

– Perubahan Bisnis Global: perubahan dalam struktur bisnis dan perdagangan global yang mempengaruhi pasar kerja

Era pekerjaan baru ini membawa dua wajah, yaitu peluang dan ancaman. Di satu sisi, era ini dapat membawa peningkatan produktivitas dan efisiensi, namun di sisi lain juga dapat membawa ancaman bagi pekerja, seperti hilangnya pekerjaan dan perubahan dalam struktur pekerjaan. Oleh karena itu, KSBSI berupaya memperkuat gerakan buruh untuk menghadapi tantangan-tantangan ini dan memastikan bahwa pekerja dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada di era pekerjaan baru.

Setingkat Menteri

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan bahwa tugas negara bukan hanya melihat problem perburuhan tetapi juga harus mampu menjadi jembatan yang baik antar buruh, pengusaha dan pemerintah.

“Dan hari ini, jembatan komunikasi itu sudah terbentuk dengan lahirnya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” tandas Wamenaker.

DKBN adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Rencana pembentukannya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2025 lalu di Monas.

DKBN bertujuan untuk memperhatikan nasib buruh dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, Pembentukannya diharapkan dapat menjadi wadah bagi pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk bersama-sama merumuskan kebijakan yang berdampak positif pada kesejahteraan buruh.

Senada dengan Wamenaker, Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sufmi Dasco yang hadir dalam Rakornas KSBSI 2025 menjelaskan bahwa pemerintahan Prabowo konsen dengan masalah perburuhan. Hal itu ditandai dengan sudah ditandatanganinya DKBN.

“Ini saya mau bilang, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini isinya adalah pemimpin-pemimpin buruh besar di Indonesia.” kata Dasco. Tak cuma itu, bahkan para pemimpin buruh di DKBN ini kedudukannya setingkat menteri.

“Oleh karena itu, ditulis disitu, setingkat Menteri,” tandas dia.

“Artinya, Pak Prabowo itu sangat menghargai kawan-kawan Buruh. Jadi dalam kepemimpinan Pak Prabowo ini gak ada yang gak bisa dibicarakan antara Buruh, Pemerintah dan Pengusaha.” pungkas Dasco. (/*)