Foto: Dokumen KSBSI.
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia
(KSBSI), Elly Rosita Silaban, menghadiri Rapat Pleno Trade Union Advisory
Committee (TUAC) di Paris. Pertemuan ini merupakan forum antar serikat buruh
global dengan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), yang
terdiri dari 38 negara. Negara-negara ini merepresentasikan 80% aktivitas
perdagangan dunia dan memberikan kontribusi sebesar 41.1% terhadap GDP global.
Dari negara anggota OECD, 33 di antaranya adalah negara maju, sedangkan 5 lainnya berada dalam kategori negara berkembang. Saat ini, Indonesia belum menjadi anggota penuh OECD, namun sedang berproses untuk aksesi sejak awal tahun 2024. Peta jalan aksesi Indonesia sudah disetujui secara resmi, menjadikannya negara Asia Tenggara pertama dan Asia ketiga setelah Jepang dan Korea yang bergabung dengan OECD.
Di sela-sela rapat di Paris pada 1-2 Juni 2026, Elly Rosita bertemu dengan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Edi Prio Pambudi. Dalam pernyataannya, Elly juga berbincang dengan Nicola Bonucci dari OECD untuk membahas perkembangan aksesi Indonesia dan isu ketenagakerjaan terkait.
Pada hari pertama rapat pleno TUAC, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann menghadiri sesi tersebut. Di sana, Elly menegaskan bahwa proses aksesi harus dianggap sebagai peluang strategis, di mana pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial harus berjalan beriringan. Oleh sebab itu, integrasi Indonesia ke OECD bukan hanya soal perbaikan ekonomi tetapi juga penguatan pekerjaan yang layak, keadilan sosial, dialog sosial, serta penghormatan hak-hak pekerja.
Proses aksesi ini dilihat KSBSI sebagai kesempatan strategis untuk memperbaiki kinerja ekonomi dan meningkatkan kondisi pekerja dengan beberapa poin utama:
1. Aksesi OECD diharapkan menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas, dengan upah yang adil dan perlindungan tenaga kerja untuk mengurangi ketidaksetaraan.
2. Memperkuat dialog sosial dan perundingan kolektif adalah hal penting bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. KSBSI berharap OECD dapat memberikan panduan untuk menguatkan kerja sama tripartit di Indonesia.
3. Transisi yang adil mengharuskan konsultasi yang efektif dengan serikat pekerja, pengembangan keterampilan, dan perlindungan sosial yang memadai agar pekerja tidak menanggung beban transformasi ekonomi.
4. Munculnya pekerjaan non-standar dan berbasis platform perlu ditangani dengan kebijakan yang melindungi pekerja sekaligus mempertahankan daya saing ekonomi.
5. Perlunya perilaku bisnis yang bertanggung jawab serta penegakan hak-hak buruh agar lingkungan kerja lebih kondusif.
Seiring dengan semakin terintegrasinya Indonesia dalam rantai pasokan global, terutama di bidang mineral kritis dan manufaktur, penting untuk tetap menempatkan penghormatan terhadap hak-hak buruh sebagai prioritas. Bisnis yang bertanggung jawab harus mencakup uji tuntas ketenagakerjaan yang komprehensif, menghargai kebebasan berserikat, hak tawar-menawar kolektif, serta melibatkan serikat pekerja secara berarti di seluruh rantai pasokan.
6. Partisipasi Serikat Pekerja dalam Proses Aksesi
Serikat pekerja memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. KSBSI berharap agar organisasi pekerja terus diajak berkomunikasi secara aktif sepanjang proses aksesi Indonesia, sehingga pandangan buruh dapat tercermin dalam diskusi dan reformasi kebijakan.
KSBSI mendukung upaya Indonesia untuk bergabung dengan OECD. Namun, mereka meyakini bahwa aksesi yang berhasil tidak hanya memperkuat daya saing ekonomi tetapi juga mempromosikan pekerjaan yang layak, memperkuat hak-hak buruh, memastikan dialog sosial yang efektif, dan mendorong inklusi sosial. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menjamin bahwa manfaat dari kemajuan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, jelas Elly. (*)
Beri komentar