Berlakunya PP No. 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No. 25 Tahun 2020 sebagai turunan dari UU Tapera telah mewajibkan semua pekerja swasta dipotong gajinya sebesar 3 persen, dimana dari nilai itu, upah buruh akan dipotong 2,5 persen dan sisanya 0,5 persen pemotongan akan ditanggung pengusahafpemberi kerja. KSBSI beranggapan bahwa pemotongan upah tersebut hanya menambah beban bagi pekerja buruh di tengah sulitnya ekonomi dan rendahnya kenaikan upah. UU TAPERA juga merupakan pengingkaran tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan perumahan yang Ia yak dan murah bagi warga negara.

Melihat situasi dan kondisi upah pekerja buruh di Indonesia masih jauh dari kata layak dan sangat terbatas pendapatannya, sangat tidak masuk akal jika pemerintah memaksakan UU TAPERA diberlakukan dua tahun mendatang, yaitu tahun 2027.

Sehubungan dengan itu, DEN KSBSI menyerukan bahwa aksi serentak ini akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2024 dengan tuntutan sebagai berikut:

 

1. Menolak Pemberlakuan UU TAPERA beserta aturan turunannya;

2. Menuntut Pemerintah untuk melakukan dialog yang terbuka dan transparan dengan

pemangku kepentingan tentang kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan

rakyat tanpa membebani pekerjajburuh melalui tabungan wajib;

3. Menuntut Pemerintah melaksanakan Rekomendasi ILO tentang UU Cipta Kerja;

4. Menuntut Pemerintah mencabut UU P2SK.

Demikian seruan aksi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

 





Berita Terkait

Komentar

Beri komentar