Supardi SH MH, Ketua Umum DPP FSB KAMIPARHO, menyatakan bahwa PHK yang
dilakukan manajemen kepada seluruh karyawan, baik tetap maupun kontrak,
terlihat arogan dan menunjukkan indikasi pemberangusan serikat buruh.
PHK
sepihak ini dianggap tidak berdasar. Jika alasan perusahaan adalah
efisiensi, mengapa tidak dilakukan secara bertahap? Jika perusahaan
mengalami kerugian, buktikanlah. Jika tidak ada itikad baik, kita akan
berjuang hingga menang," ujar Supardi pada Sabtu (22/08/2026).
Di
sisi lain, Ketua Pengurus Komisariat FSB KAMIPARHO PT Bumi Putra Wisata
atau Hotel Bumi Wiyata, Muhammad Soleh, mengungkapkan bahwa perundingan
bipartit digelar pada Rabu (19/8/2026) untuk membahas kasus PHK
tersebut dan belum menemukan kesepakatan. Perundingan selanjutnya
dijadwalkan pada 1 September 2026.
Menurut Soleh, para pekerja
menolak keputusan PHK yang dinilai sepihak oleh perusahaan. Dari sekitar
100 orang yang terkena PHK, 64 pekerja menolak keputusan tersebut.
Hari
ini kami menyelesaikan perundingan bipartit terkait PHK karyawan Hotel
Bumi Wiyata bersama pihak perusahaan. Belum ada kesepakatan, dan
perundingan kedua akan diadakan pada 1 September 2026," tutur Soleh.
Tolak Pesangon Dicicil
Dalam
perundingan tersebut, pekerja didampingi unsur serikat buruh dan
pertemuan juga dihadiri Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Kepala Bidang
Hubungan Industrial, mediator, Ketua Umum FSB KAMIPARHO, serta pihak
manajemen.
Selain menolak PHK, para pekerja mempersoalkan hak
pesangon yang ditawarkan perusahaan. Menurut Soleh, surat pemberitahuan
PHK kepada karyawan menawarkan pesangon hanya sebesar 0,5 kali
ketentuan. Selain itu, perusahaan berencana membayar pesangon secara
bertahap hingga Desember 2028.
Soleh menilai skema pembayaran ini
merugikan pekerja karena pesangon akan lebih bermanfaat jika diterima
langsung setelah hubungan kerja berakhir.
Pada dasarnya, pesangon
lebih bermanfaat jika diberikan langsung setelah pemutusan hubungan
kerja. Tidak ada istilah pembayaran cicilan," tegasnya.
Ia
menambahkan bahwa pembayaran langsung memungkinkan pekerja memanfaatkan
pesangon sebagai modal usaha setelah berhenti bekerja. Oleh karena itu,
FSB KAMIPARHO menolak rencana pembayaran pesangon bertahap hingga tahun
2028.
Soleh menyebut bahwa dalam rapat bipartit pertama tersebut
belum tercapai titik temu. Para pekerja tetap bertekad memperjuangkan
hak-hak mereka yang terkena dampak PHK melalui proses perundingan.
Perundingan
selanjutnya pada 1 September 2026 akan menjadi kesempatan bagi kedua
pihak untuk mendiskusikan kembali isu tersebut dan mencari jalan keluar.
Diharapkan dapat tercapai kesepakatan bersama.
Beri komentar