Perselisihan Industrial di Hotel Bumi Wiyata: Dukungan FSB KAMIPARHO dalam Memperjuangkan Hak Pekerja

Anggota PK FSB Kamiparho Hotel Bumi Wiyata. (Foto: Dokumen FSB Kamiparho KSBSI).

Perselisihan Industrial di Hotel Bumi Wiyata: Dukungan FSB KAMIPARHO dalam Memperjuangkan Hak Pekerja

Nasional

KataBuruh.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman, Pariwisata, Restoran, Hotel, dan Tembakau (DPP FSB KAMIPARH), yang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), menegaskan komitmennya untuk terus mendukung perjuangan anggotanya di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat. Saat ini, mereka tengah menghadapi perselisihan hubungan industrial akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak.


Supardi SH MH, Ketua Umum DPP FSB KAMIPARHO, menyatakan bahwa PHK yang dilakukan manajemen kepada seluruh karyawan, baik tetap maupun kontrak, terlihat arogan dan menunjukkan indikasi pemberangusan serikat buruh.

PHK sepihak ini dianggap tidak berdasar. Jika alasan perusahaan adalah efisiensi, mengapa tidak dilakukan secara bertahap? Jika perusahaan mengalami kerugian, buktikanlah. Jika tidak ada itikad baik, kita akan berjuang hingga menang," ujar Supardi pada Sabtu (22/08/2026).

Di sisi lain, Ketua Pengurus Komisariat FSB KAMIPARHO PT Bumi Putra Wisata atau Hotel Bumi Wiyata, Muhammad Soleh, mengungkapkan bahwa perundingan bipartit digelar pada Rabu (19/8/2026) untuk membahas kasus PHK tersebut dan belum menemukan kesepakatan. Perundingan selanjutnya dijadwalkan pada 1 September 2026.

Menurut Soleh, para pekerja menolak keputusan PHK yang dinilai sepihak oleh perusahaan. Dari sekitar 100 orang yang terkena PHK, 64 pekerja menolak keputusan tersebut.

Hari ini kami menyelesaikan perundingan bipartit terkait PHK karyawan Hotel Bumi Wiyata bersama pihak perusahaan. Belum ada kesepakatan, dan perundingan kedua akan diadakan pada 1 September 2026," tutur Soleh.

Tolak Pesangon Dicicil

Dalam perundingan tersebut, pekerja didampingi unsur serikat buruh dan pertemuan juga dihadiri Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Kepala Bidang Hubungan Industrial, mediator, Ketua Umum FSB KAMIPARHO, serta pihak manajemen.

Selain menolak PHK, para pekerja mempersoalkan hak pesangon yang ditawarkan perusahaan. Menurut Soleh, surat pemberitahuan PHK kepada karyawan menawarkan pesangon hanya sebesar 0,5 kali ketentuan. Selain itu, perusahaan berencana membayar pesangon secara bertahap hingga Desember 2028.

Soleh menilai skema pembayaran ini merugikan pekerja karena pesangon akan lebih bermanfaat jika diterima langsung setelah hubungan kerja berakhir.

Pada dasarnya, pesangon lebih bermanfaat jika diberikan langsung setelah pemutusan hubungan kerja. Tidak ada istilah pembayaran cicilan," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pembayaran langsung memungkinkan pekerja memanfaatkan pesangon sebagai modal usaha setelah berhenti bekerja. Oleh karena itu, FSB KAMIPARHO menolak rencana pembayaran pesangon bertahap hingga tahun 2028.

Soleh menyebut bahwa dalam rapat bipartit pertama tersebut belum tercapai titik temu. Para pekerja tetap bertekad memperjuangkan hak-hak mereka yang terkena dampak PHK melalui proses perundingan.

Perundingan selanjutnya pada 1 September 2026 akan menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk mendiskusikan kembali isu tersebut dan mencari jalan keluar. Diharapkan dapat tercapai kesepakatan bersama.



Komentar

Beri komentar