Kapolda  Sulut Bentuk *Desk Ketenagakerjaan Polri* KSBSI Sulut Beri Dukungan dan Apresiasi

,

Kapolda Sulut Bentuk *Desk Ketenagakerjaan Polri* KSBSI Sulut Beri Dukungan dan Apresiasi

Daerah

KataBuruh.com,SULUT - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo resmi meluncurkan Desk Ketenagakerjaan Polri, sebuah inisiatif strategis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Ini merupakan upaya yang diharapkan dapat menjadi solusi atas sengketa perindustrian antara perusahaan dan tenaga kerja, sekaligus mendukung daya saing industri nasional.

 



Dalam perkembangannya, desk ketenagakerjaan Polri kemudian ditindaklanjuti di tingkat provinsi oleh seluruh Polda tanah air. Salah satunya adalah Polda Sulawesi Utara (Sulut), melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) yang telah membentuk Desk Ketenagakerjaan.

Merespon hal itu, Jack Andalangi Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (Korwil KSBSI Sulut) menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kapolda Sulut, Irjen. Pol. Roycke Harry Langie SiK MH yang telah menyediakan desk ketenagakerjaan di ruang Ditkrimsus Polda Sulut yang nantinya dapat menjadi tempat konseling bagi setiap persoalan atau perselisihan perburuhan, termasuk pelaporan dan pengaduan yang berimplikasi pada tindak pidana perburuhan.

“Yang mungkin selama ini belum dapat ditindaklanjuti dan terproses dengan baik dan sistimatis oleh instansi terkait, maka dalam rangka menyelesaikann secara komprehensif Polri telah memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian perselisihan Industrial tersebut. Ini salah satu bentuk keberpihakan Polri kepada Buruh sebagai kaum terpinggirkan yang posisinya lemah dan dirugikan,” tegas Jack Andalangi usai memberikan apresiasi secara langsung di Mapolda Sulut, Selasa (18/2/2025).

Dalam rangka merespon pembentukan Desk Ketenagakerjaan tersebut Korwil KSBSI Sulut Jack Andalangi bersama Sekwil Romel Sondakh SH, Direktur LBH Fangky Mantiri SH MH, anggota LBH Mutiara Manaroinsong SH MH juga personil Komite Keseteraan KSBSI Provinsi Sulut Regina Andalangi SH didampingi jurnalis perwakilan Kantor Berita Buruh Biro Sulut, menuju ruang Dirkrimsus, dengan membawa dan mendampingi Buruh untuk membuat laporan/pengaduan.

Romel, Sekretaris Korwil KSBSI Sulut sekaligus pengacara muda di kota Manado menjelaskan, begitu sampai di ruang Desk Ketenagakerjaan Ditreskrimsus Polda Sulut relah menyambut dengan baik dan ramah.

“Dialog tercipta dengan baik, saling memberi dan menerima masukan terkait pembentukan dan pelaksanaan Desk Ketenagakerjaan di Sulut,” ujar Romel.

Sementara itu, Direktur LBH Fangky Mantiri menjelaskan, terbentuknya Desk Ketenagakerjaan Polri bisa dilihat sebagai bagian dari keseriusan Polri, menjaga dan mengawal Kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap perbaikan nasib buruh di Indonesia.

Diketahui, salah satu kebijakan Prabowo yang disebut berpihak pada buruh adalah saat menetapkan Upah Minimum tahun 2025 yang naik sebesar 6,5% di tengah polemik penghitungan upah.

Frangky mengatakah, kenaikan upah 6,5% itu wajib dilaksanakan sebab kalau tidak dilaksanakan, maka sanksinya adalah pidana.

Sebagai seorang aktivis sekaligus advokat yang sering mendampingi buruh di Pengadilan Hubungan Industrial, Franky menegaskan, ia mendukung dibentuknya Desk Ketenagakerjaan di Polda Sulut yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi penyelesaian perselisihan sengketa perburuhan.

Penegakan Hukum

Selain mendapat dukungan dari KSBSI Sulut, dukungan terhadap dibentuknya desk ketenagakerjaan Polri juga datang dari Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sulut, Sunardy Syahid.

Saat dihubungi Kantor Berita Buruh, Biro Sulut, Sunardy menyampaikan dukungan penuh dan apresiasi kepada Polda Sulut serta menyambut baik dibentuknya desk ketenagakerjaan di Polda Sulut.

Menurut Sunardy banyak persoalan-persoalan di BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek yang merugikan buruh dan pekerja karena gagal mendapatkan hak atau manfaat BPJamsostek akibat kesalahan pengusaha yang lalai membayar iuran.

“Ini semua berimplikasi pada terjadinya pidana, sehingga kami sangat support kepada kepolisian dalam rangka penegakan hukum sehingga tercipta hubungan Industrial yang harmonis dan dengan sendirinya investasi bisa lebih kondusif sehingga bisa meningkatkan ekonomi,” tandas Sunardy.  [*/Laporan Biro media ksbsi Sulut) berita ini  juga ada di : ksbsi.org, kantorberitaburuh.com

 



Komentar

Beri komentar